Selasa, 08 November 2011 | 18:42 WIB
JAKARTA: Pemerintah menegaskan cadangan gas yang ditemukan di Tangguh, Papua akan diprioritaskan untuk keperluan domestik, mengingat akan ada sentra industri petrokimia di sana.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan meski belum diputuskan secara resmi oleh Kementerian ESDM terkait berapa besar porsi domestik dan ekspor, namun gasnya pasti akan diprioritaskan untuk domestik.
“Memang itu akan diprioritaskan untuk domestik, tetapi apakah akan 100% atau tidak, itu belum diputuskan oleh pemerintah,” ujarnya hari ini.
Menurut Gde, kepastian porsi untuk domestik baru bisa diketahui setelah ada data terkait kebutuhan gas untuk industri di sana. Selain untuk kebutuhan industri, gas juga masih dibutuhkan untuk pembangkit listrik PLN di Papua.
“Porsi untuk domestik tergantung berapa besar kebutuhan PLN, berapa besar kebutuhan petrokimia? Memang sudah ada beberapa permintaan gas ke Menteri ESDM, tapi belum ada perjanjian jual-beli gas yang resmi sampai saat ini,” ujarnya.
Saat ini sudah ada dua train kilang LNG yang beroperasi di Tangguh dengan kapasitas masing-masing 3,8 juta ton per tahun (mtpa) yang dioperatori oleh BP Indonesia.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan meski belum diputuskan secara resmi oleh Kementerian ESDM terkait berapa besar porsi domestik dan ekspor, namun gasnya pasti akan diprioritaskan untuk domestik.
“Memang itu akan diprioritaskan untuk domestik, tetapi apakah akan 100% atau tidak, itu belum diputuskan oleh pemerintah,” ujarnya hari ini.
Menurut Gde, kepastian porsi untuk domestik baru bisa diketahui setelah ada data terkait kebutuhan gas untuk industri di sana. Selain untuk kebutuhan industri, gas juga masih dibutuhkan untuk pembangkit listrik PLN di Papua.
“Porsi untuk domestik tergantung berapa besar kebutuhan PLN, berapa besar kebutuhan petrokimia? Memang sudah ada beberapa permintaan gas ke Menteri ESDM, tapi belum ada perjanjian jual-beli gas yang resmi sampai saat ini,” ujarnya.
Saat ini sudah ada dua train kilang LNG yang beroperasi di Tangguh dengan kapasitas masing-masing 3,8 juta ton per tahun (mtpa) yang dioperatori oleh BP Indonesia.
Sementara itu, sertifikasi cadangan train tiga juga sudah selesai dilakukan oleh Lemigas dan ditemukan cadangan gas tambahan kira-kira sekitar 3-4 TCF. Gde mengatakan selain itu, Genting Oil juga telah menemukan cadangan gas di Papua sebesar 2 TCF.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur BKPM Lily Herawati berharap gas dari Tangguh bisa dialokasikan untuk domestik daripada gas itu diekspor dengan harga yang murah ke China, yakni sebesar US$3,35 per MMBTU. Lily mengatakan apalagi di Papua akan dikembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang akan membutuhkan pasokan gas cukup besar.
“Ini tergantung kebijakan Kementerian ESDM. Selama ini di Papua yang train 1 dan 2 itu diekspor gasnya. Kami dengar ada pengembangan baru di sana, kami harap jangan di-LNG-kan dulu gasnya, tapi lepas saja gasnya untuk bahan baku pupuk, metanol di sana,” ujar Lily belum lama ini.
Lily mengatakan saat ini sudah ada investor yang berminat membangun pabrik metanol di Papua. Oleh karena itu, BKPM sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Kementerian ESDM agar pasokan gas bisa dialokasikan untuk domestik.(api)
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur BKPM Lily Herawati berharap gas dari Tangguh bisa dialokasikan untuk domestik daripada gas itu diekspor dengan harga yang murah ke China, yakni sebesar US$3,35 per MMBTU. Lily mengatakan apalagi di Papua akan dikembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang akan membutuhkan pasokan gas cukup besar.
“Ini tergantung kebijakan Kementerian ESDM. Selama ini di Papua yang train 1 dan 2 itu diekspor gasnya. Kami dengar ada pengembangan baru di sana, kami harap jangan di-LNG-kan dulu gasnya, tapi lepas saja gasnya untuk bahan baku pupuk, metanol di sana,” ujar Lily belum lama ini.
Lily mengatakan saat ini sudah ada investor yang berminat membangun pabrik metanol di Papua. Oleh karena itu, BKPM sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Kementerian ESDM agar pasokan gas bisa dialokasikan untuk domestik.(api)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar